===========>>> SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH <<<===========

Rapat Koordinasi Rancangan Kegiatan Pembiayaan Petani Swadaya di Provinsi Aceh Tahun 2018

Kategori : Kegiatan Dinas Senin, 08 Oktober 2018 - Oleh

Banda Aceh (01/08/2018) | Rapat koordinasi rancangan kegiatan pembiayaan di provinsi aceh tahun 2018 dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pendampingan usaha melalui tenaga Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) yang salah satu tugasnya adalah melakukan pendampingan bagi petani agar mudah mengakses sumber pembiayaan. Pada rapat ini turut mengundang Narasumber dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ibu Dewi Maryusari) dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh (Bapak Yason Taufik Akbar).

Provinsi Aceh memiliki 32 orang tenaga Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) yang berasal dari 15 Kabupaten/Kota, yaitu :

Pada pertemuan ini, seluruh tenaga FPPS Kabupaten/Kota turut hadir kecuali tenaga FPPS dari Kabupaten Bener Meriah dikarenakan telah mengundurkan diri dan sudah menjadi tenaga pendamping dana desa di wilayah tersebut.

Adapun Tugas Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan identifikasi dan pendataan petani dan kelompok tani untuk penyelenggaraan temu pembiayaan.
b. Melakukan sosialisasi kepada petani dan kelompok tani melalui kegiatan temu pembiayaan.
c. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan temu pembiayaan sebagai narasumber.
d. Diperlukan koordinasi antara tenaga FPPS dengan Dinas Pertanian di wilayahnya masing-masing untuk kelancaran kegiatan pembiayaan pertanian.
e. Membuat laporan penyelenggaraan temu pembiayaan.

 

Disampaikan juga oleh Ibu Dewi Maryusari bahwa pada tahun ini anggaran yang disediakan untuk tenaga FPPS dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembiayaan pertanian hanya sebatas biaya perjalanan dan jasa narasumber bagi FPPS di 15 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh.
Bapak Yason Taufik Akbar juga menyampaikan bahwa tenaga pendamping sangat dibutuhkan karena akan meningkatkan akses usaha mikro terhadap kredit usaha tani. Penyaluran Kredit Usaha Tani (KUR) baik yang diberikan kepada petani atau pelaku usaha lainnya yang perlu diperhatikan adalah moralitas dan etos kerja dari petani tersebut. Dengan adanya KUR diharapkan dapat merubah paradigma petani yang awalnya menganggap bantuan tersebut tidak harus dikembalikan lagi dan tentunya saat ini menjadi kewajiban bagi penerima bantuan/pinjaman untuk membayar iurannya secara tertib sehingga usahanya dapat berkembang di kemudian hari.

Editor : Moulina
Sumber : Bidang PSP Distanbun Aceh