===========>>> SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH <<<===========

Workshop/Pertemuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018

Kategori : Kegiatan Dinas Selasa, 09 Oktober 2018 - Oleh

 

Banda Aceh | Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melalui Sub Bagian Program, Monev, Data dan Informasi menggelar Workshop/Pertemuan  Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 di Hotel Oasis Kota Banda Aceh, Selasa 09 Oktober 2018.

Workshop berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 08 s/d 10 Oktober 2018 yang diikuti ±50 orang yang terdiri dari Kepala Seksi dan Kepala Subbag. dari masing-masing Bidang/UPTD lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta Kepala Seksi/Kasubbag dari Kabupaten/Kota yang menyusun LAKIP.
Kegiatan ini bertujuan :

- Untuk mengetahui bagaimana menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga akuntabilitas kinerja instansi bisa lebih ditingkatkan.
- Untuk dapat mengukur kinerja yang telah dicapai serta mengetahui hambatan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya.
- Sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawai dilingkup Distanbun untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

 

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Ibu Cut Huzaimah,MP. Dalam sambutannya Kepala Dinas mengatakan pertemuan ini merupakan salah satu komitmen Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk memberikan pemahaman mengenai proses dan cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada pegawai yang menangani laporan, terwujudnya LAKIP yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat tergambar kualitas dan kuantitas kinerja SKPA.

 

LAKIP yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Disamping itu LAKIP juga merupakan pedoman yang dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
Penyusunan LAKIP merupakan pelaksanaan kewajiban instansi untuk menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu instansi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

 

Mengingat pernah terjadinya krisis ekonomi yang pernah dialami indonesia dan negara ASEAN pada tahun 1997, memberi pelajaran buat kita mengenai pentingnya tata pemerintahan yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan cara berfikir dan memperluas pengetahuan kita bagaimana untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang mana LAKIP diperlukan untuk mengetahui kemampuan setiap lembaga atau instansi pemerintah dalam pencapaian visi, misi serta tujuan dari sebuah organisasi.
Dinas Pertanian dan Perkebunan selaku SKPA memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur secara berjenjang berdasarkan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia sesuai Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diakhir sambutannya disampaikan pada pertemuan ini kita akan memperoleh pembekalan dan bimbingan narasumber dari Biro Organisasi Setda Aceh dan Inspektorat Aceh.

 

Sebelumnya Muhammad Iqbal selaku Kutua Panita yang juga Kasubbag. Program, Monev, Data dan Informasi menyampaikan materi pertemuan ini adalah mengenai Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja Berjenjang dan Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

 

Sumber : Subbag. Program, Monev, Data dan Informasi, 2018