===========>>> SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH <<<===========

Kasus Pelayanan Publik Bisa Dilapor Via Online

Kategori : Berita Rabu, 20 Maret 2019 - Oleh datintanbun

 

Banda Aceh (15/03) | Pemerintah Aceh terus melakukan pembenahan dalam memberikan pelayanan publik. Namun jika warga merasa tidak puas dengan pelayanan atau terdapat pelanggaran, bisa melaporkannya secara online kepada pengelola pengaduan di setiap instansi pemerintah.

Laporan itu bisa disampaikan melalui kanal website; www.lapor.go.id, SMS; 1708 dengan format ACEH (spasi) Isi Laporan, mobile Apps LAPOR!, Twitter; @LAPOR1708 dengan menyertakan #LAPOR, Facebook; Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, dan Instagram; @lapor1708 atau datang langsung ke penggelola pengaduan di setiap dinas.

Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (Lapor!) merupakan sistem penggelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau disingkat dengan SP4N dan diciptakan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi. SP4N ini juga terintegrasi dengan SMS Center Gubernur.


Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf mengatakan, penanganan pengaduan secara efektif berefek pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga bisa memperkuat fungsi pelayanan publik.

“Pengawasan pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat ini juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik,” ujarnya pada acara rakornis Lapor, SP4N, dan e-pengaduan SKPA di Hotel Oasis, Banda Aceh, Selasa (12/3). Dia menyatakan, SP4N dibentuk untuk merealisasikan kebijakan ‘No Wrong Door Policy’ yang menjamin hak masyarakat agar, pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

Di samping itu, tujuan pembentukan SP4N, lanjut Marwan, agar penyelenggara pelayanan publik atau instansi pemerintah dapat menggelola pengaduan masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, sambung Marwan, instansi pemerintah juga harus memberikan akses kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, sehingga kualitas pelayanan publik di Aceh semakin membaik.

Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dan Ombudsman RI. Layanan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan MenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2015.

“Ketentuan ini mengamanatkan agar seluruh pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayan publik berbasis teknologi informasi, terintegrasi dengan Lapor!,” ungkap Kadis Kominfo dan Persandian Aceh ini.

Penyelesaian
Terkait dengan penyelesaian pengaduan pelayanan publik, Marwan Nusuf mengatakan tidak membutuh waktu lama. Penyelesaian dapat dilakukan dalam waktu lima hari untuk permintaan informasi dan penyampaian aspirasi.

Sedangkan untuk laporan berupa pengaduan sengketa, dan pelanggaran tanpa memerlukan pemeriksaan lapangan bisa selesai 14 hari. Lalu 60 hari untuk penyelesaian laporan pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan.


“Selanjutnya apabila 60 hari pengelola belum juga mendapatkan tanggapan yang layak, maka pengelaola berhak menanyakanan kepada pelapor, apakah bersedia untuk dibantu menyaluarkan laporan tersebut kepada Ombudsman RI,” pungkas dia. [◦ˆ⌣ˆ◦]


Artikel ini telah tayang di sini